SURABAYA, hks-news.com
Anggota DPRD provinsi Jatim Agatha Retnosari ST mengisahkan tentang kinerjanya selama 4 tahun menjadi anggota legislatif. Politisi PDI-P ini mengaku bahwa pihaknya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk para UMKM. Baik itu sebagai pendamping maupun terjun ke lapangan untuk memantau kondisi UMKM saat berproduksi dan berjualan.
“Saya menitik beratkan pada issue terkait dengan UMKM, karena UMKM yang ada di Jawa Timur ini sebagian besar juga ada di Surabaya, meskipun bukan yang terbesar. Persentase paling besar itu ada di UMKM kecil mikro dan ultra mikro. Nah di dalam proses-proses itu saya datang ke kelompok-kelompok perempuan, seperti perempuan budha, perempuan Hindu, terus kemudian di perkampungan juga. Serta memantau di SMK yang dipersiapkan menjadi entrepreneur,” terang Anggota komisi B DPRD provinsi Jatim ini.
Agatha mengungkapkan, sebagian besar siswa SMK yang didatanginya memiliki dua kesibukan, mereka sekolah sambil bekerja. Orang tua mereka sebagian besar tidak mampu, sehingga untuk membiayai sekolahnya, mereka bekerja serabutan, juga untuk membantu mencari nafkah.
“Banyak sekali UMKM kita baik itu kecil mikro maupun ultra mikro yang tidak atau belum mengurus perizinan, mereka paling mudah dalam misalnya terkait dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan NPWP. Padahal legalitas itu kan dibutuhkan, karena seluruh program pemerintah pusat, provinsi maupun kota itu base-nya adalah LED. Contoh misalnya kemarin yang ada bantuan Presiden untuk UMKM mikro sama ultra mikro dampak dari kenaikan BBM, itu yang menerima yang sudah ber-NIB. Nah mereka yang belum ber-NIB kan tidak mendapatkan akses, dan kemudian juga datanya tidak masuk ke kelurahan dan kecamatan, sehingga pemerintah kota juga dalam hal ini juga merasa kesulitan untuk kemudian bisa melakukan pembinaan,” sambungnya.
Menurut Agatha karena datanya tidak masuk ke data base, sehingga meskipun mereka memiliki profesi sebagai UMKM, tetap tidak mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah.
“Mereka kemudian curhat karena merasa RT RW-nya tidak aktif meneruskan informasi terkait hal itu, padahal mulai dari Pemkot Surabaya itu kan getol banget dalam memperjuangkan perolehan bantuan, Pemkot Surabaya juga sangat mendukung program-program pemerintah pusat dengan ikut juga mensosialisasikan terkait adanya pendampingan maupun bantuan modal usaha untuk UMKM,” pungkasnya.(Yul)