SURABAYA, hks-news.com|
Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak pegunungan aktif, dan lautan yang luas, mengakibatkan rawan terjadinya bencana alam. Bisa dipastikan setiap musim penghujan selalu ada bencana dimana-mana. Mulai tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, hingga tsunami.
Karena itu, pemerintah sangat perlu meningkatkan anggaran guna mengantisipasi serta membangun kembali sarana dan prasarana yang hancur akibat terdampak bencana alam tersebut.
“Saya kira perlu adanya tambahan anggaran untuk perencanaannya, seandainya minim paling tidak juga bisa ada penambahan terkait dengan anggaran sinergi dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Itu juga harus ada asesment, agar masyarakat yang terdampak merasa terlindungi dengan perhatian pemerintah,” terang Deni Prasetya SE.
Anggota DPRD provinsi Jatim ini menuturkan, terjadinya bencana tidak bisa diduga, karena sifatnya yang mendadak dan seketika, sehingga perlu adanya persiapan mental, edukasi kepada masyarakat terkait musibah tersebut. Disamping itu perlu adanya sinergi dari masing-masing tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten atau daerah, terlebih lagi jika bencana alam tersebut menghancurkan sarana dan prasarana fasilitas umum, seperti jalan raya, atau jembatan.
Politisi senior partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menegaskan, meskipun pihaknya menjadi anggota komisi D DPRD provinsi Jatim, tetapi di Dapilnya Jember dan Lumajang, sangat rawan mengalami musibah bencana alam.
Wilayah Jember dan Lumajang ini dikelilingi oleh gunung Semeru, dan beberapa gunung aktif yang sering sekali terjadi gempa, tanah longsor dan juga erupsi.
“Potensi-potensi kebencanaan itu sangat luar biasa sekali, adanya tanah longsor, gempa bumi dan erupsi, seringkali terjadi. Jalan-jalan yang rusak akibat gempa, jembatan putus, karena gempa juga karena gerusan air akibat banjir bandang, ini butuh penanganan yang cepat, tepat dan akurat,” sambung pria muda berparas tampan ini.
Deni juga menyebutkan perlunya BMKG (Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika) mengedukasi masyarakat agar segera tanggap terhadap informasi yang diberikan terkait adanya sinyal kebencanaan.
“Kerjasama bersinergi antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten ini perlu ditingkatkan. Termasuk di dalamnya, tambahan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat saat terjadinya musibah alam. Saya kira kalau terkait dengan ranah pembangunan, seperti rancangan anggaran biaya konstruksinya, konsultannya, disinergikan dengan OPD Pemerintah setempat. Tetapi
mudah-mudahan harapannya kan tidak ada bencana yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.(Yul)