SURABAYA, hks-news.com|
DPW partai Nasional Demokrat (NasDem) Jatim menggelar bimbingan teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diikuti oleh kader NasDem di seluruh Kabupaten/Kota. Acara tersebut dilaksanakan di kantor pusat DPW Partai NasDem, jalan Arjuna Surabaya.
Acara yang berlangsung selama 2 hari, Sabtu 25-26 Juni 2023 ini berlangsung seru dan penuh khidmat.
Adapun tujuan dilakukan acara tersebut karena DPW Partai NasDem Jawa Timur sudah mencium aroma potensi kecurangan pada proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Hal itu diperoleh dari pengalaman dari setiap pemilu. Bahkan, anggota Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPW Partai NasDem Jatim Toni Tanatompo mengatakan, bahwa potensi kecurangan pemilu tahun 2024 mendatang, mengalami peningkatan dari 25 persen hingga 30 persen dibanding pemilu tahun 2019 lalu.
“Informasi yang kami dapat dari MK, pada pemilu 2024 perkembangan kasus sengketa pemilu yang masuk ke MK diprediksi naik dikisaran 25-30 persen. Dari 360 kasus sampai 400-an kasus yang akan masuk ke MK,” ungkap Toni Tanatompo.
Oleh karenanya, belajar dari pengalaman yang sudah-sudah DPW NasDem Jatim pun membekali para kader, khususnya yang berprofesi sebagai pengacara dengan bimbingan teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diikuti oleh kader NasDem di seluruh Kabupaten /Kota.
“Bintek ini bagian dari upaya Partai NasDem untuk antisipasi agar jika kita mengajukan gugatan hasil pemilu ke MK, jangan sampai ditolak hanya karena berkasnya tidak lengkap,” jelas Toni yang juga menjadi ketua bimtek tersebut.
Sebagai tindak lanjut dari hasil bimtek ini, para pengacara nantinya akan diterjunkan memberikan pengarahan kepada para saksi yang bertugas di TPS, untuk mengantisipasi potensi adanya kecurangan.
“Teman-teman advocat inilah yang akan memberikan ilmunya kepada para saksi Partai NasDem di masing-masing kabupaten/kota nantinya,” pungkasnya.(Yul)