SURABAYA, HKS-News.com – Anggota DPRD provinsi Jatim, Cahyo Harjo Prakoso SH MH melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat (Reses) tahap I tahun 2025 di Kemlaten, Karangpilang Surabaya.
Kegiatan reses sendiri berlangsung sejak tanggal 21-28 Februari 2025.
Dalam sambutannya, pria muda berparas tampan yang selalu tampil penuh energik ini menuturkan, bahwa pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan serta apresiasinya yang setinggi-tingginya kepada warga Kemlaten kecamatan Karangpilang Surabaya, yang sudah memilih dirinya sehingga ia bisa menjadi wakil rakyat di Indrapura.
Cahyo mengungkapkan, sebagai wakil rakyat sudah menjadi kewajibannya untuk menerima dan menampung keluhan masyarakat yang mengalami masalah.
“Terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, BPJS, Pariwisata dan kesejahteraan sosial. Bahkan, bukan hanya yang terkait dengan komisi saja, bisa lintas komisi, lintas dinas dan apa saja yang menjadi permasalahannya yang terjadi di masyarakat,” terang anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini.
Untuk itu, Sekretaris DPD partai Gerindra Jatim ini siap menampung dan menerima serta mendengar aspirasi masyarakat.
Para konstituen yang hadir penuh antusias mengadu dan curhat terkait janji pemerintah yang akan mempavingisasi wilayahnya yang sudah setahun lebih belum terealisasi.
Ada juga yang mengeluh tentang rumitnya mekanisme pelayanan rumah sakit jika pasien tersebut menggunakan BPJS kesehatan.
Ada juga yang sambatan dengan mekanisme pelaksanan KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang terhenti tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, padahal dana KIP ini dirasa sangat dibutuhkan oleh warga.
Warga Kemlaten RW 6, 7 dan 8 ini juga mempertanyakan mangkraknya rencana pembangunan rumah sakit Karangpilang, padahal rumah sakit tersebut digadang-gadang menjadi jujugan warga yang sakit karena dekat dengan wilayah mereka.
Ada juga yang meminta fasilitas PJU (Penerangan Jalan Umum) yang bermasalah karena sering mati-hidup.
“Untuk permintaan pembangunan sekolah SMAN dan SMKN, ini tidak mudah. Disamping biayanya juga sangat besar yang belum bisa di cover oleh APBD. Lahan yang dibutuhkan juga belum tersedia, karena lahan tersebut harus aset yang dimiliki oleh Pemprov Jatim. Kalaupun menggunakan aset Pemkot Surabaya, juga enggak gampang,” sambungnya.
Selain masalah pembangunan sekolah SMAN dan SMKN, Cahyo juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat disamping memberikan bantuan BOS dan BPOP untuk semua sekolah.
“Tidak terkecuali sekolah SMA dan SMK swasta. Tujuan nya agar siswa yang tidak dapat ditampung di sekolah negeri, bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Dengan bantuan tersebut, Pemerintah berharap kualitas sekolah swasta bisa ditingkatkan, baik fasilitas maupun materi pembelajarannya. Dan orang tua tidak terlalu terbebani oleh SPP maupun biaya operasional yang lain,” pungkasnya. (Wahyu)