SURABAYA, HKS-News.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, meminta pemerintah daerah di Jatim untuk menggenjot produksi padi. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rakor Pangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Dalam kesempatan ini, Zulhas mengajak pemerintah daerah di Jatim untuk mendukung program pemerintah terkait swasembada pangan yang ditarget pada 2027.
“Bapak Presiden perintahkan kita harus swasembada pangan secepatnya 2027 dari target awal 2029. Untuk mempercepat itu beberapa hambatan kami koordinasikan karena gak bisa kami kerja sendiri,” ujar Zulhas.
Ia mengatakan, selama ini produksi padi di Indonesia rata-rata 54 juta dan 52 juta di tahun 2024 dari luasan lahan baku sawah 10 juta.
Jawa Timur sendiri dianggap memiliki peran penting karena menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Hal tersebut diperkuat data luasan lahan baku sawah 1.607.977 hektare dengan produksi mencapai 1,2 juta ton.
Menanggapi program Swasembada Pangan tersebut, wakil ketua DPRD provinsi Jatim Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa pihaknya bersama pemerintah provinsi Jatim mendukung sepenuhnya.
“Saya mewakili pimpinan DPRD provinsi Jawa Timur sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada bapak menteri Zulkifli Hasan. Saya mengikuti
rapat koordinasi bidang pangan di gedung negara Grahadi Surabaya, yang diikuti oleh beberapa menteri menko pangan di bawahnya. Ada menteri Pertanian, kelautan, menteri Desa, menteri PU dan banyak menteri lainnya,” terang politisi partai Demokrat tersebut.
Wanita cantik berhijab yang selalu tampil cool ini menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kepada para menteri yang memberikan support kepada pemerintah Jawa Timur.
Menurut Sri Wahyuni, pemerintah pusat memberikan dukungan dan juga perhatian yang besar kepada masyarakat Jawa Timur. Bukan saja memberikan bantuan bibit unggul, tetapi juga bantuan tambahan jumlah pupuk subsidi yang dibutuhkan oleh para petani.
“Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi sekali pemerintah pusat, terutama bapak presiden dalam menjalankan atau melaksanakan program swasembada pangan tersebut. Alhamdulillah sejauh ini pemprov Jawa Timur memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan program tersebut. Sudah mulai berjalan, terutama dengan penyediaan pupuk sehingga tidak ada lagi kekurangan pupuk di Jawa Timur. Selain itu juga penyediaan bibit unggul terutama padi dan jagung, dan juga ada rekrutmen penyediaan beberapa penyuluh pertanian yang sudah bergerak melaksanakan penyuluhan di beberapa desa,” sambungnya.
Sri Wahyuni menjelaskan bahwa yang menjadi perhatian mungkin ada anggaran implikasi, walaupun belum semua tapi sudah mulai dianggarkan. Dari beberapa kabupaten ada juga anggaran dari provinsi. Kalau misalkan nanti belum cukup, pihaknya bisa mengajukan ke pusat.
“Bapak Kementan juga memiliki rencana memperbaiki irigasi. Ini penting untuk bidang pertanian. Karena dengan irigasi tersebut nantinya kalau musim kemarau irigasi ini diharapkan bisa menyimpan dan menampung air untuk mengairi sawah-sawah. Sementara kalau musim penghujan, irigasi ini bisa menampung air untuk menekan dan menghindari adanya banjir,” jelasnya.
Lebih jauh Sri Wahyuni berharap
mudah-mudahan ke depan dengan program-program tersebut dan implementasi yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim, bisa menjadi lumbung pangan nasional dan implementasi yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim Pemprov Jatim bisa menjadi swasembada pangan nasional.
Sri Wahyuni menyebutkan, menurut keterangan Menko Zulkifli Hasan, luas lahan Jatim 1,2 juta hektar belum memiliki irigasi yang maksimal, meskipun diakui bahwa pemprov Jatim memberikan kontribusi pangan nasional lebih dari 38 persen.
“Irigasi yang belum memadai ini maka pusat yang akan membangun dan memberikan anggaran lewat PU untuk 2 juta hektar lahan persawahan. Menurut data 296 ribu hektar yang belum maksimal yang bisa menghasilkan panen lebih banyak lagi. Masalah pupuk yang dulu pemprov Jatim mendapatkan jatah pupuk subsidi itu 4,5 juta, sekarang akan diperbaiki dan ditambah. Jangan sampai tidak ada pupuk. Bila di lapangan terjadi masalah hingga 3 kali, maka petugas penyuluh pertanian akan diganti,” tukasnya.
Sri Wahyuni menegaskan bahwa
tidak ada alasan lagi kalau sampai tidak ada pupuk. Sesuai Perpres untuk irigasi 1000 kabupaten, 2000 provinsi, bila ada yang belum bisa diusulkan ke pusat.
“Penyuluh pertanian bila dianggap masih kurang, maka petugasnya akan di tambah sekaligus pendamping desa. Jawa Timur ada 3.599 kebutuhan penyuluh.
Selain bantuan berupa bibit unggul, Perkebunan rakyat juga mendapat perhatian pusat. Swasembada tidak hanya beras tapi gula dan garam,” paparnya.a
Sri Wahyuni menambahkan, Menko Zulkifli Hasan menekankan bahwa harga gabah Rp 6,500,- jagung Rp 5.500,- Berapapun produksi gabah dan jagung bila tidak di beli pasar pemerintah harus membelinya. Anggaran beras sudah ada. Tahun ini tidak ada import beras, jagung, garam dan gula. Gandum untuk pakan boleh di import, tetapi harus melalui Rakor terlebih dahulu.
“Menteri pertanian bilang untuk pupuk bersubsidi, jumlah dan harga sudah di tangani. Potensi untuk Jawa Timur bisa menaikkan hasil panen dengan melakukan penanaman 3 kali. Peluang untuk petani karena Presiden kita fokus di swasembada pangan, ini merupakan momentum yang sangat baik. Terlebih jumlah anggaran dana desa mencapai Rp 8 Triliun, untuk Jawa Timur total Rp 80 Triliun. Keseluruhan anggaran yang akan masuk ke setiap desa rata-rata Rp 1 Triliun, untuk itu saya optimis dan berkeyakinan semoga Jawa Timur menjadi lumbung pangan nasional,” pungkasnya. (Wahyu)