SURABAYA, HKS-News.com
Anggota DPRD kota Surabaya Johari Mustawan menggelar Reses (Penyerapan Aspirasi Masyarakat) di kawasan Sambi Kerep, pada Jumat (1/11/2024).
Ketua DPD PKS Surabaya itu menjelaskan bahwa saat melaksanakan tugas reses, pihaknya mendapatkan keluhan dari sebagian besar warga Sambi Kereb yang mengalami kesulitan di sektor pendidikan.
Johari menjabarkan, dalam serap aspirasi tersebut, warga berharap ada penambahan sekolah baru negeri maupun swasta karena terkendala dengan sistem zonasi.
Anggota komisi D DPRD kota Surabaya ini meminta agar Pemkot juga melakukan intervensi bagi siswa di sekolah swasta, agar tidak muncul pandangan subjektif bahwa pemerintah lebih fokus ke sekolah negeri saja.
“Harapan masyarakat yang kurang mampu, yang terpaksa masuk ke swasta itu agar mendapatkan perhatian dari pemerintah kota, sehingga tidak ada persepsi-persepsi yang kurang bagus atau persepsi yang takut terhadap biaya kalau sudah masuk sekolah swasta,” jelas Johari.
Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah melakukan perimbangan antara sekolah negeri dan jumlah sekolah swasta, serta memastikan masyarakat kota Surabaya tidak kesulitan mendapatkan sekolah.
Johari juga merespons positif dengan program Krisna bagi anak putus sekolah dengan kejar paket.
“Kami merespons positif program itu, informasi yang kami dapatkan, 75% yang sekolah kejar paket masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. ini adalah suatu yang luar biasa bagi pemerintah kota Surabaya,” pujinya.
Selain itu, warga meminta Pemkot melakukan intervensi terhadap perlindungan anak TK hingga perguruan tinggi, agar tidak mudah terpengaruh gadget di tengah derasnya arus teknologi globalisasi.
“Sehingga harapannya keluarga ini, anak-anak ini bisa terminimalisir pengaruh negatif dari adanya gadget itu,” sambungnya.
Selain itu, warga juga meminta pemkot melakukan pengawasan anak-anak di warkop agar mengakses media yang bermanfaat.
Sehingga mendorong Pemkot bekerja sama dengan kecamatan, pemilik Warkop untuk memastikan yang diakses merupakan hal positif.
“Ini perlu ada pengawasan kerja sama pemerintah kota, kelurahan, kecamatan dan pemilik warkop untuk memastikan bahwa yang diakses itu hal-hal yang positif,” pungkas Johari. (Faiz)