SURABAYA, HKS-News.com – Telah lebih dari satu tahun Israel terus meluncurkan serangan di atas tanah Palestina dan tidak kunjung mereda. Bahkan, dua pekan lalu (14/10/2024) terjadi pengeboman tenda pengungsi Palestina oleh militer Israel. Tidak sampai di situ, Israel juga melangsungkan penyerangan ke negara sekitar, mulai dari Lebanon hingga Iran. Terakhir, media berita nasional Lebanon NNA melaporkan bahwa Israel meledakkan rumah-rumah di desa perbatasan Lebanon, pada Sabtu (26/10/2024).
Serangan Israel yang terus membabi-buta, terutama terhadap Palestina tentu membuat masyarakat dunia geram. Hal tersebut jelas menunjukkan bagaimana Israel telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum internasional. Pada sisi lain, tentu menjadi sebuah tanda tanya, di mana peran organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?
Menurut dosen Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Probo Darono Yakti SHubInt MHubInt, organisasi internasional tampak mengalami disfungsi. Segala pergerakan Israel seolah menundukkan organisasi internasional sekelas PBB sekalipun.
“Saya melihat bahwa adanya organisasi internasional ini mengalami satu disfungsi. Di mana yang semestinya mereka dapat menjadi penengah dari persoalan Israel, tiba-tiba harus tunduk dengan kepentingan golongan atau negara tertentu,” ujarnya.
“Saya, dalam hal ini, tidak mengesampingkan atau tidak menyempitkan makna bahwa negara Barat yang harus dituduh,” sambung Probo.
Ancaman bagi Asia-Pasifik?
Negara-negara di dunia telah beberapa kali melayangkan kecaman untuk Israel untuk melakukan gencatan senjata. Namun belakangan ini, kecaman serupa tak tampak di atas permukaan. Akhirnya, situasi yang mencekam di Palestina justru terus berlanjut hingga meluas ke negara lainnya.
Menurut Probo, hal tersebut akan mengganggu kondisi Asia-Pasifik turut terancam.
“Karena gejolak politik yang tidak kondusif membuat konstelasi yang terjadi di Asia Pasifik juga kurang kondusif,” terangnya.
Kesediaan pasokan gas dan minyak yang dibutuhkan oleh negara-negara di wilayah Asia-Pasifik bisa berada pada kondisi yang tidak jelas.
“Kita melihat rantai pasok ya, dari berbagai komoditas utama yang dibutuhkan oleh negara negara Asia-Pasifik. Misalkan minyak dan gas, bisa jadi sangat fluktuatif menyesuaikan situasi yang ada di Timur Tengah khususnya Lebanon, Iran, dan Israel,” jelas Probo.
Reformasi Organisasi Internasional
Sebagai ahli bidang Hubungan Internasional, Probo berpendapat bahwa organisasi sekelas PBB perlu melakukan reformasi organisasi. Ada bagian-bagian yang harus diperbaiki dan disesuaikan kembali. Karena PBB sebagai organisasi internasional, seharusnya bisa tanggap dalam menyelesaikan konflik Israel dengan negara-negara lainnya, khususnya Palestina.
“Saya menganggap persoalan yang terlewat kompleks ini, penyelesaiannya hanya satu, yakni bagaimana kita bisa mereformasi kembali PBB. Karena sejauh ini PBB hanya menguntungkan negara-negara barat yang berkepentingan dengan Israel dan hubungan di antaranya yang tidak dapat dijelaskan sampai sekarang,” ujarnya.
Menurutnya, reformasi organisasi dapat memunculkan keseimbangan dan keteraturan dalam hubungan antarnegara. Sebab, PBB semestinya bisa memberikan solusi yang konkret untuk perdamaian dunia. Penjajahan yang Israel lakukan semestinya bisa dihentikan.
“Reformasi PBB ini bisa dimulai dari Dewan Keamanan (DK) PBB yang harus dirombak. Tidak harus pemenang Perang Dunia II. Misalkan kita bisa coba rombak bagaimana keanggotaan tetap dan tidak tetapnya ini bisa diubah-ubah dan bisa diatur, sesuai dengan durasi berapa tahun mereka menjabat,” saran Probo. (Wahyu)