SURABAYA, HKS-News.com – Ada 62 anggota DPRD provinsi Jatim yang baru menghuni gedung negara Indrapura Surabaya. Salah satunya adalah Agus Cahyono.
Legislatif yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD kabupaten Trenggalek ini menuturkan, bahwa skala prioritas yang menjadi misi utamanya adalah melakukan perbaikan infrastruktur dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Saya dari Dapil 9 Jawa Timur, yang meliputi kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan dan Ngawi,” terang Agus.
Agus mengungkapkan, yang menjadi skala prioritas adalah pertama terkait dengan infrastruktur. Yang kedua pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Banyak jalan-jalan termasuk yang menjadi kewenangan provinsi itu, kan rata-rata kalau di Kabupaten pinggiran nggak begitu bagus. Padahal jalan tersebut merupakan jalan strategis sebagai sarana infrastruktur yang sangat vital bagi masyarakat. Nah jalan itu yang sering digunakan tapi tidak diperhatikan pemerintah. Kualitas infrastruktur nya kurang bagus sehingga mudah rusak. Ini yang dikeluhkan oleh masyarakat,” ungkap politisi fraksi PKS ini.
Termasuk diantaranya adalah
jalan akses menuju destinasi wisata dan ke tempat mereka mencari nafkah.
“Yang kedua terkait pemberdayaan ekonomi mereka.
Masyarakat mengharap ada program-program nanti dari pemerintah provinsi itu, yang bisa mengangkat perekonomian pedesaan. Kalau saya lihat dari pemerintah provinsi sebelumnya ada program-program pemberdayaan, cuma mungkin perlu dikawal biar tepat sasaran,” tukasnya
Agus menceritakan, dulu di era Pakde Karwo (Gubernur Soekarwo,red) ada bantuan ternak untuk PKH, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan alat-alat kebutuhan masyarakat sesuai Profesinya. Sehingga setelah adanya pelatihan dan pembekalan, masyarakat bisa menekuni profesi tersebut.
“Setidaknya, dari profesi itu masyarakat bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun ada beberapa kekurangan karena tidak adanya pendampingan. Bantuan ternak tahun pertama dan tahun kedua, keberhasilan hanya mencapai kurang dari 50 persen. Tetapi yang berhasil mengembangkan juga perlu diberikan apresiasi, karena bisa menjadi peternak ulung,” ujarnya.
Menurut Agus, kegagalan program tersebut, disamping tidak adanya pendampingan, juga kurang tepat sasaran. Karena mendalami profesi membutuhkan keteguhan dan kerja keras. Jika penerima bantuan tidak memiliki latar belakang sebagai peternak, tentu akan sulit untuk mengembangkan ternaknya.
Begitupun jika alat-alat pertanian seperti traktor, diberikan bukan ke petani, maka hasilnya tidak bisa maksimal. Alat-alat pertukangan cukup berkembang, penjahit juga bisa berkembang.
Jadi dari program yang sebenarnya sangat bagus ini, perlu dievaluasi, kemudian diberikan pendampingan sampai benar-benar berhasil, sehingga masyarakat pedesaan bisa hidup mandiri dan memiliki profesi yang bisa menopang kebutuhan hidup mereka.
Agus menambahkan, untuk meluncurkan sebuah kebijakan berupa program, dibutuhkan pemikiran yang benar-benar matang. Termasuk dampak dan manfaat yang dihasilkan dari program tersebut.
“Termasuk bantuan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemerintah harus memberikan pendampingan dan juga pendidikan yang memadai untuk meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) masyarakat. Kalau mendapatkan pendidikan yang memadai, mindset mereka akan berbeda saat terjadi permasalahan. Disamping mereka bisa berinovasi dan berimprovisasi, mereka juga menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan adanya perencanaan yang matang, pemerintah bisa meminimalisir kerugian. Dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang dibutuhkan,” pungkasnya. (Wahyu)