SURABAYA, HKS-News.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menerima kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi X DPR RI bidang pendidikan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (26/7).
Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Adhy banyak berdikusi bersama rombongan yang diketuai oleh Zainuddin Maliki, terutama terkait kondisi dan tantangan pendidikan Jawa Timur.
“Kami ucapkan selamat datang kepada rombongan anggota Komisi X DPR RI bidang pendidikan. Alhamdulillah kami bisa membersamai kunker kali ini. Kami yakin kegiatan ini akan membawa kemajuan bagi pendidikan di Indonesia khususnya di Jawa Timur,” kata Adhy.
“Selain itu kegiatan ini akan membangkitkan semangat pendidikan dilihat dari perspektif semua lini institusi pendidikan di Jawa Timur yang mana membahas dinamika pendidikan,” tutur Adhy.
Di forum ini, Adhy menyampaikan pencapaian prestasi pendidikan yang membanggakan dimana Jawa Timur baru saja memenangkan Lomba Kompetensi Siswa Nasional Jenjang SMK dengan mempertahankan juara umum.
“Alhamdulillah baru saja dua hari yang lalu, Jawa Timur berhasil meraih Juara Umum pada ajang Lomba Kompetensi Siswa Nasional (LKS) SMK Tingkat Nasional ke XXXII Tahun 2024,” jelasnya
Pada ajang ini, Jatim sukses memborong 37 medali dengan rincian 15 medali emas, 10 perak, 4 perunggu dan 8 Medalillion for Excellent (MoE). Kemudian posisi kedua diraih Jawa Tengah dan posisi ketiga DKI Jakarta.
“Kualitas sekolah vokasi kita cukup bagus terbukti dengan pencapaian ini. Selanjutnya kita tunggu olimpiade sains untuk SMA yang akan datang,” ucap Adhy.
Di sisi lain, setiap tahun jumlah siswa-siswi SMA/ SMK yang masuk perguruan tinggi Jatim selalu terbanyak dan tertinggi dibanding provinsi lain.
“Ini yang kami pertahankan. Kalau dalam kebijakan, program dan anggaran, utamanya alokasi anggaran, capaiannya tinggi bahkan mencapai 26,2 persen,” katanya.
“Ini sekaligus menunjukkan bahwa Jatim bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di semua sektor pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi,” lanjutnya.
Adhy juga menyebut bantuan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOP) baik ke sekolah negeri maupun swasta di Jatim yang totalnya Rp1,3 Triliun.
“Anggaran BPOP dikhususkan untuk operasional sekolah. Kami melihat ini penting karena kualitas SDM dimulai dari sekolah,” kata Adhy.
Tidak hanya itu, Adhy juga menjelaskan bagaimana Pemprov mengutamakan pemberian bantuan operasional honor untuk guru SD, TK, PAUD yang merupakan tugas dari Pemprov untuk mengawal pendidikan dasar.
Sedangkan terkait tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), lanjut Adhy, kendala pasti ada namun tidak sebesar tahun lalu. Ini khususnya terkait zonasi, domisili, jarak rumah dsb.
“Persoalan pasti ada. Namun yang penting adalah apa yang harus kita lakukan, solusi melalui inovasi sistem maupun pendekatan – pendekatan tertentu,” pungkasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai juga menyampaikan selayang pandang pendidikan di Jatim khususnya pelaksanaan PPDB.
“Terkait pelaksanaan PPDB tahun 2024, alhamdulillah secara keseluruhan 90 persen baik. Barometernya adalah setiap tahun kami sering menghadapi demo maupun protes. Tahun 2024 tidak satu pun demo terkait PPDB terjadi,” ujar Aries.
“Ini tentunya yang kami lakukan bersama Pj. Gubernur dengan mengambil langkah tegas terhadap prosedur penyelenggaraan PPDB. Menurut kami, PPDB sudah baik, prosesnya juga sudah baik. Namun intervensi – intervensi yang harus kita kurangi,” imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjut Aries, untuk menanggulangi intervensi tersebut adalah penguatan regulasi di setiap wilayah. Termasuk sosialisasi sebelum pelaksanaan PPDB, baik kepada operator masing – masing sekolah maupun para orang tua.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan pendidikan nasional adalah instrumen perjuangan bangsa. Tidak hanya mencerdaskan kehidupan, tetapi membangun peradaban bangsa.
“Itu semua tertuang dalam pasal 31 UUD RI Tahun 1945. Membangun peradaban bangsa melalui peningkatan SDM sebagai sumber daya pembangunan,” jelasnya.
Kemudian Zainuddin juga menyebut bahwa Komisi X berpandangan ingin melakukan transformasi pendidikan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik pemda, keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan peserta didik agar menjadi agen perubahan guna mencapai pendidikan berkualitas.
Namun jika menyangkut PPDB, akan dijumpai dinamika yang sangat beragam baik dilihat dari sisi geografis, kondisi satuan pendidikan maupun guru atau tenaga pendidikan. Sehingga pelaksanaan PPDB harus selalu dikawal bersama.
“PPDB sistem zonasi disusun untuk memudahkan pendidikan guna mencapai pendidikan berkualitas. Namun dalam implementasinya menimbulkan banyak masalah,” jelas Zainuddin.
Ia juga menjelaskan masalah yang muncul adalah kesenjangan fasilitas sekolah, perbedaan kualitas guru, kendala transportasi, kepindahan alamat maupun manipulasi data alamat, overlaping zona, kapasitas sekolah, dampak psikologis pada siswa, ketidakmerataan distribusi siswa.
“Oleh karena itu, kami menyelenggarakan kunjungan kerja ini untuk sama – sama berembug, bertukar pikiran demi kemajuan pendidikan di Indonesia,” imbuhnya. (Wahyu)