Indonesia diminta serius soal industri keamanan siber
JAKARTA, HKS-News.com-
Peretas alias hacker ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) meminta maaf kepada pemerintah dan rakyat Indonesia karena sudah meretas pusat data.
“Rabu ini, kami akan merilis semuanya secara gratis. Kami harap serangan kami membuat kalian sadar, pentingnya industri ini dan memiliki spesialis dalam bidangnya yang kompeten,” tulis sang hacker dalam sebuah unggahan, dikutip dari @stealthmole_int, Selasa (2/7/2024).
“Rakyat Indonesia, kami meminta maaf karena ini mempengaruhi semuanya. Kami juga secara sadar membuat keputusan ini,” lanjut unggahan tersebut.
1. Pemerintah bakal back up data berlapis
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengatakan pemerintah akan melakukan pengamanan Pusat Data Nasional (PDN) dengan mem-back-up data secara berlapis.
Hal ini sebagai tindak lanjut kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2) yang berlokasi di Surabaya, yang menyebabkan penguncian data ratusan kementerian dan lembaga pemerintah akibat serangan ransomware.
Hadi mengatakan setiap tenant atau kementerian harus memiliki back up dan tidak opsional lagi. Sehingga jika secara operasional PDNS berjalan ada gangguan, masih ada back up, yaitu cold site di Batam dan bisa autogate atau interactive service.
2. Ada petisi desak Menkominfo mundur
Organisasi SAFEnet yang membuat petisi di laman change.org sudah menggagas petisi sejak 26 Juni 2024 lalu, mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setiadi untuk mundur. Dalam isi petisi tersebut, Budi dianggap sudah gagal melindungi data pribadi masyarakat. Padahal, itu merupakan salah satu tugas utamanya sebagai Menkominfo.
Terbaru, ketika terjadi serangan siber ke PDNS, Budi Arie tidak terbuka ke publik. Padahal, ketika itu, serangan siber sudah berlangsung selama tiga hari.
“Serangan siber dan dampaknya seharusnya termasuk informasi yang terbuka sehingga publik bisa mengetahui dengan segera,” demikian isi petisi tersebut.
Apalagi dampak dari serangan ke PDNS itu menyebabkan lumpuhnya layanan publik. Data warga pun malah rentan bocor ketika dipercayakan kepada pemerintah.
Dalam catatan SAFEnet, serangan ke PDNS bukan serangan siber pertama. Selama dua tahun terakhir berturut-turut telah terjadi 113 kali kebocoran data pribadi. Sebanyak 36 kali pada 2022 lalu. Lalu, 77 kali kebocoran data pribadi di 2023.
3. Tanggapan Projo atas desakan mundurnya Budi Arie
Sekretaris Jenderal organisasi relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, mengatakan, desakan agar Budi mundur dari kursi Menkominfo merupakan bagian dari residu Pilpres 2024. Desakan mundur disebut datang dari pihak yang kemarin kalah di pilpres.
“Dari tim monitoring yang dilakukan oleh tim, itu (desakan) datang dari tokoh-tokoh yang kami identifikasi adalah mereka yang secara politik kemarin berseberangan dalam konteks Pilpres 2024,” ujar Handoko ketika memberikan keterangan pers di kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, 28 Juni 2024 lalu.(Yul)