JAKARTA, HKS-News.com – Sebanyak 120 anggota DPRD Jawa Timur mengikuti Orientasi DPRD Provinsi Tahun 2024 yang digelar oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Mercure Convention Center, Ancol Jakarta pada 2-6 September 2024.
Para wakil rakyat periode 2024-2029 yang baru dilantik ini mendapatkan sejumlah materi. Salah satunya pembekalan yang diberikan oleh narasumber asal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Direktur Korsub Wilayah III Ely Kusumastuti dan Penyidik KPK Wilayah Jawa Timur Aziz.
KPK menekankan fungsi anggota DPRD sebagai legislasi, pengawasan serta budgeting. Anggota DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso mengaku sangat tertarik dengan materi yang dipaparkan oleh KPK.
“Concern KPK menekankan kepada fungsi kami (anggota dewan) terkait pengawasan dan budgeting. Disitulah celah yang bisa mengarah ke tindak pidana korupsi. Anggota DPRD diwajibkan memiliki komitmen di setiap program pengawasan dan penganggaran yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, bukan pribadi ataupun balik modal,” kata Cahyo, Kamis (05/09/2024).
Politisi muda asal Fraksi Partai Gerindra ini juga menyebut bahwa pentingnya anggota DPRD menjalin komitmen dengan pihak eksekutif untuk pencegahan terjadinya potensi tindak pidana korupsi.
“KPK mengingatkan kepada kami semua agar berkomitmen dengan eksekutif untuk mencegah celah tindak pidana korupsi. Adanya materi ini menurut saya sebagai anggota dewan baru sangat penting. Bahkan kami semua termasuk para senior-senior (anggota dewan) juga sangat antusias banget menyimak materi KPK ini,” ujarnya.
Meski demikian, KPK juga menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur termasuk daerah yang memiliki Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang baik dibanding daerah lain. Termasuk Survei Penilaian Integritas (SPI) di Jawa Timur yang dinilai masih terbaik di Indonesia.
“Disebutkan KPK tadi nilai IPAK termasuk terbaik untuk di Jatim ini. Begitu juga tentang SPI di Jatim juga disebut masih baik di Indonesia,” beber Cahyo.
Hal lainnya, KPK juga menyebut bahwa pihaknya bukanlah sosok lembaga yang perlu ditakuti. Justru bisa menjadi mitra yang baik untuk mendiskusikan hal-hal yang dianggap sebagai penyimpangan utamanya terkait persoalan hukum.
“Kami bahagia sekali mendengar KPK juga menegaskan KPK itu bukan sosok yang perlu ditakuti tapi justru menjadi bisa menjadi mitra bagaimana berkomitmen yang baik dengan legislatif maupun eksekutif. Ini perlu sehingga Pemerintah Jawa Timur betul-betul bisa bekerja dengen baik tanpa ada permasalahan dengan hukum ke depannya,” pungkasnya. (Wahyu)