SURABAYA, HKS-News.com – Anggota DPRD provinsi Jatim Hadi Dediyansah SPd MHum jauh-jauh hari memang sudah menyiapkan program paling keren untuk warga Surabaya.
Persiapan yang matang tersebut, terinisiasi saat anggota komisi D DPRD provinsi Jatim ini terjun ke lapangan. Banyaknya ketimpangan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh warga kota Surabaya pinggiran, dan warga yang di klaim sebagai Gamis (Keluarga Miskin), menimbulkan keprihatinan bagi wakil ketua DPD partai Gerindra Jatim ini.
“Untuk itu, saya mengemas program yang mengangkat kepentingan masyarakat Gamis,” terang Cak Dedi, panggilan akrab Hadi Dediyansah.
Yang pertama, masyarakatnya harus diberdayakan sebagai UMKM. UMKM yang selama ini hanya di kampung-kampung harus masuk ke mall-mall yang ada di wilayah Surabaya, karena mereka
juga warga Surabaya.
“Makanan khas Surabaya, kearifan lokal yang dimiliki kota Surabaya harus terus dipertahankan dan menjadi ikon kebanggaan warga Surabaya. Seperti Rujak Cingur, Lontong Balap, Gado-gado, Semanggi dan makanan minuman yang lain, harus naik kelas agar bisa dinikmati oleh kalangan atas yang gemar healing ke mall-mall,” sambungnya.
Untuk itu, Pemkot harus membuat MOU dengan pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM.
“Konsep saya yang dimunculkan ke dalam kearifan lokal semua makanan khas Surabaya ada di situ. Kemudian yang kedua adalah terkait pendidikan di tingkat universitas-universitas ini akan kita tinjau. Karena kalau saya menjadi Walikota, saya akan membuat MOU dengan rektor-rektor universitas yang ada di Surabaya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, 2% dari jumlah penerimaan mahasiswa baru, warga Surabaya harus diterima di universitas-universitas negeri yang ada di Surabaya,” tegasnya.
Yang ketiga, warga Surabaya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya, tidak boleh ada perbedaan.
“Status Gamis harus dihapus. Tidak ada orang yang ingin menjadi miskin. Tidak ada seorangpun yang ingin dilahirkan dari keluarga miskin. Warga Surabaya memiliki hak yang sama. Jika warga Surabaya belum bisa membeli rumah, kita akan bangun apartemen untuk mereka,” tukasnya.
Menurut Cak Dedi, siswa SD dan SMP, negeri maupun swasta mendapat hak yang sama, untuk mendapatkan pendidikan gratis dan seragam sekolah gratis. Kecuali sekolah-sekolah internasional yang memang diutamakan untuk orang kaya.
“Yang keempat, rekrutmen CPNS harus 50% minimal putra daerah. Kebijakan otonomi daerah harus kita perjuangkan. Surabaya harus dipimpin oleh putra-putri asli Surabaya. PNS-PNS yang menjadi pejabat di pemerintahan harus warga asli Surabaya. Kemudian 10 anak terbaik, kita kuliahkan di luar negeri dengan beasiswa APBD Surabaya. 10 anak pinter dan terbaik, biaya sekolah dan biaya hidupnya di luar negeri kita tanggung. Kita punya APBD Rp 12 triliun, alokasi dana untuk pendidikan sebesar 20 persen harus dimaksimalkan untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045,” pungkasnya.(Wahyu)