SURABAYA, HKS-News.com|
GMNI FISIP Unair mengecam aksi tandingan gerakan ‘Unair Memanggil’ beberapa waktu lalu. Apalagi, aksi tandingan itu disinyalir ditunggangi oleh partai politik tertentu.
Seperti diketahui, selang beberapa menit usai pembacaan manifesto sivitas akademika Unair, muncul sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Ksatria Muda Airlangga melakukan aksi di depan Gedung FEB Unair.
Kelompok itu dikoordinir oleh Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Asadur Rahman Muhammad atau Gus Asad. Sementara itu, GMNI FISIP Unair juga menyebut jika gerakan tandingan itu tidak murni dari mahasiswa Unair.
“Di gerakan tandingan tersebut tidak murni mahasiswa Unair. GMNI FISIP sangat menyayangkan, lantaran pesertanya bias identitasnya, yang mengawal juga caleg dari Gerindra,” ujar Ketua Komisariat GMNI FISIP Unair Ehren Dean Mahanaim Damanik, Rabu (7/2/2024).
Di sisi lain, GMNI FISIP Unair prihatin atas dinamika politik yang terjadi saat ini. Ehren menyatakan jika pihaknya mengutuk keras sikap Presiden Joko Widodo yang cenderung memihak kepada salah satu paslon dalam Pilpres 2024 ini.
“Aksi vulgar Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang harusnya netral, tetapi malah menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu paslon merupakan tindakan yang memalukan,” kata Ehren.
Menurutnya, sebagai seorang individu, tentu hak politik Presiden Jokowi dijamin dalam konstitusi. Sehingga, perlu cuti atau mundur dari jabatannya sebagai presiden agar tidak terjadi bias atau penyalahgunaan wewenang.
“Harusnya Presiden Jokowi cuti atau bahkan mundur dari jabatannya. Kalau tidak mundur akan rawan terjadi konflik kepentingan. Apalagi, Mas Gibran ini anaknya Presiden Jokowi, sehingga tidak heran jika banyak elemen berteriak terkait netralitas Jokowi,” ujarnya.
GMNI FISIP Unair sendiri telah menyatakan sikapnya. Setidaknya ada 5 poin pernyataan terkait dinamika politik menjelang Pemilu 2024 ini. Berikut isi pernyataannya :
- Bahwa DPK GMNI FISIP Unair merupakan organisasi yang berkomitmen penuh pada pengimplementasian demokrasi yang dewasa dan egaliter.
- Bahwa DPK GMNI FISIP Unair murka terhadap sikap politik yang tidak dewasa oleh Presiden Jokowi yang tercitra sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintah Republik Indonesia, dan oleh karenanya mengecam gestur politik yang tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat hukum serta etika pemerintah.
- Bahwa DPK GMNI FISIP Unair senantiasa berpihak penuh kepada demokrasi dan kedudukan yang setara dalam hak politik.
- Bahwa DPK GMNI FISIP Unair mengecam dan mendesak Presiden Jokowi untuk cuti atau mundur dari jabatannya bila ingin mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- Bahwa DPK GMNI FISIP Unair mendorong dan memaksa seluruh instrumen negara yang dalam hal ini adalah menteri, pejabat publik setingkat nasional maupun lokal, juga yang tergabung dalam stakeholder publik untuk mundur atau mengajukan cuti apabila ingin mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden.(Yul)