YOGYAKARTA, HKS-News.com|
Segenap guru besar di Universitas Gadjah Mada (UGM) merasa prihatin dan resah akan matinya demokrasi yang terjadi pada Pemilu 2024 ini. Ironisnya lagi, pelaksanaan Pemilu yang menciderai demokrasi justru hadir di era pemerintahan Presiden Jokowi. Atas perihal tersebut, segenap guru besar UGM kompak membuat dan menyerukan Petisi Bulaksumur.
Dalam petisi yang dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro Soeparno menyatakan:
“Petisi Bulaksumur, Dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa”
“Kami sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila, serta jati diri Universitas Gadjah Mada, menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial,” bebernya saat membacakan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM Rabu (31/1/2024).
Dalam petisi yang dibacakan bersama puluhan guru besar UGM dari seluruh fakultas ini menyatakan penyesalan atas aksi yang menyimpang ini justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Lebih ironis lagi Presiden Jokowi merupakan bagian dari keluarga besar UGM.
Prof Koentjoro menyebutkan beberapa penyimpangan yang terjadi seperti Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.
“Presiden Jokowi sebagai alumni, semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945″
“Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada, “…Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti ‘tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara ….” tegasnya disambut tepuk tangan segenap guru besar UGM.
Prof Koentjoro menyebut alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.
“Melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial,” tegasnya.
Prof Koentjoro juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkrit menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.
Menyadur perkataan Ir Soekarno:
“”Gadjah Mada adalah sumbermu. Gadjah Mada adalah mata airmu. Gadjah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawanya ketiadaan amalan atau rawanya kemuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian kepada negara dan tanah air yang berirama, bergelombang, bergelora,” pungkasnya.(Yul)