MALANG, HKS-News.com|
Pada Reses atau serap aspirasi masyarakat tahap III tahun 2023, DR Agus Dono Wibawanto MHum mendengarkan keluhan warga kecamatan Dampit, kabupaten Malang, terkait pupuk Subsidi dan harga kebutuhan pokok yang semakin mahal.
Reses yang digelar di kantor KPRI Tegar, Dampit ini dihadiri lebih dari 135 orang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, beberapa warga juga meminta agar pemerintah memberikan fasilitas IMB untuk rumah ibadah dan mengapa KUA (Kantor Urusan Agama) hanya memiliki pelayanan untuk umat Islam saja, padahal di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah.
Menanggapi masalah pupuk dan harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, menurut Wakil ketua DPD partai Demokrat Jatim ini karena regulasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak transparan.
“Seharusnya pemerintah menunjuk badan usaha milik pemerintah (BUMN) untuk mengatur pembelian dan penjualan distribusi pupuk subsidi. Indonesia memiliki banyak pabrik pupuk urea, tapi harga pupuk yang tidak disubsidi sangat mahal dan dibuat langka. Padahal di dunia pertanian, pupuk itu menjadi makanan pokok padi yang bisa menjamin pertumbuhan padi berkualitas,” tegasnya.
Anggota komisi B DPRD provinsi Jatim ini menyebutkan, jika pemerintah fokus pada sektor pertanian, memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh para petani, maka program swasembada pangan, bisa terealisasi.
Begitupun kebutuhan pangan yang lain, otomatis bisa ditekan jika pemerintah memberikan fasilitas yang memadai yang dibutuhkan oleh para petani dan peternak.
Gus Don mengungkapkan bahwa pertemuan dengan warga masyarakat Dampit ini, memberinya semangat untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Karena Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa ini, juga memiliki gak yang sama dengan umat Islam.
” Selama saya melakukan reses, baru kali ini ada permintaan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Saya sangat berterima kasih karena panjenengan semua bisa mengungkapkan dan menyampaikan segala uneg-uneg yang selama ini mungkin belum mendapatkan solusi,” sambungnya.
Mengenai KUA yang memang seharusnya juga memberikan fasilitas pelayanan bagi umat agama yang lain, merupakan ide yang bagus yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.
“Akan saya sampaikan ke pemerintah, usulan terkait fasilitas KUA sebagai kantor bersama untuk seluruh umat beragama. Juga IMB untuk mendirikan rumah ibadah bagi umat beragama yang lain. Terima kasih atas masukan-masukan yang sangat berharga ini,” pungkasnya.(Yul)