SURABAYA, HKS-News.com|
Pemerintah Provinsi Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Jawa Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan Ekstrem secara signifikan sebesar 3,58% atau 1.480.140 jiwa selama tiga tahun terakhir mulai tahun 2020-2023.
Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4% atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82% atau 331.980 jiwa pada Maret 2023 sehingga Jatim menerima penghargaan insentif fiskal.
Penghargaan insentif fiskal ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin kepada Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elistianto Dardak mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, dalam acara Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023, di Istana Wapres Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Atas diterimanya penghargaan ini, Khofifah menyampaikan apresiasinya dan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim.
“Alhamdulillah kita mendapatkan insentif fiskal Rp 6,215 miliar. Insentif ini akan kita gunakan untuk program yang langsung diterima oleh Masyarakat miskin. Misalnya Padat karya tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan, pasar murah untuk menekan inflasi, bantuan langsung tunai untuk penyandang disabilitas dan bantuan permakanan bagi PMKS di Panti Sosial,” kata Khofifah, Minggu (12/11/2023).
“Capaian ini berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja Ikhlas kita semua sehingga Provinsi Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,82%, Optimis Jatim Bangkit, Terus Melaju menuju kemiskinan ekstrem 0% di akhir 2024,” imbuhnya.
Selain banyak program yang digerakkan Pemprov Jatim untuk mengatasi kemiskinan agar berjalan efektif, turunnya angka kemiskinan di Jatim menurut Gubernur Khofifah juga dipengaruhi sejumlah faktor.
Seperti pertumbuhan ekonomi jatim pada Triwulan III 2023 (Q to Q) berhasil tumbuh impresif sebesar 1,79% di atas nasional dan tertinggi se- Pulau Jawa. Selanjutnya juga dipengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 (5,49 persen).
Sejauh ini Pemprov Jatim juga menginisiasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui bantuan sosial bagi 22.186 keluarga miskin ekstrem di 15 Kabupaten/Kota, masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp.1.500.000 yang digunakan sebagai modal usaha.
Selain itu Pemprov Jatim juga menginisiasi Program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Sejak tahun 2019 sd 2023 telah dilakukan renovasi terhadap 33.745 unit rumah dengan total anggaran sebesar 402 Milyar bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya dan Lantamal V Surabaya dan Program Elektrifikasi atau penyambungan listrik bagi 16.780 Rumah Tangga Miskin (2019 – 2023).
Penurunan kemiskinan di Jawa Timur juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin yang melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM.
“Beberapa program tersebut diantaranya Prokesra dengan plafon maksimal Rp. 50 juta per debitur, telah terealisasi pinjaman murah bagi 8.941 Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan subsidi bunga, Sehingga pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman 3 prosen per tahun dengan jangka kredit maksimal 36 bulan” jelas Khofifah.
Ditambah bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra mikro yang diserahkan Gubernur Khofifah selama tahun 2022 dan 2023 kepada kepada 6.478 orang pelaku usaha mikro dengan nilai antara Rp 600.000,- hingga Rp. 2.200.000,- yang pembiayaannya dari Baznas Provinsi Jatim.
Seiring dengan Penyaluran BLT Dana Desa 2023 per November 2023 telah disalurkan kepada 308.155 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp.935,075 Milyar (84,29%), dimana Dana Desa untuk BLT minimal 10 persen dan maksimal 25 persen untuk Keluarga kategori Desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Selain itu juga Penyaluran PKH triwulan 2 tahun 2023 mencapai 99,40 persen atau sebesar 1.512.592 keluarga penerima manfaat dari total target 1.521.705 keluarga penerima manfaat. Dengan nominal bantuan Rp. 1,121 Trilyun.
Penurunan kemiskinan berseiring dengan keberhasilan Jawa Timur dalam meningkatkan status kemandirian desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 174 tahun 2023 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2023, jumlah desa mandiri di Jatim tercatat sebanyak 2.800 desa dengan status mandiri, 3.674 desa maju, dan 1.247 desa dengan status berkembang.
“Dengan demikian, Jatim menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain. Dari total 11.456 desa mandiri di Indonesia, 24,44 persen atau 2.800 desa mandiri ada di Jatim,” sambungnya.
Jumlah desa mandiri di Jatim pada 2023 naik drastis dibanding tahun 2022 sebelumnya. Saat itu tercatat hanya ada 1.490 desa mandiri di Jatim.
“Tahun ini jumlahnya bertambah 1.310 desa mandiri menjadi 2.800 desa atau naik 88 persen. Ini prestasi luar biasa,” tegasnya.
Menurut Khofifah, capaian tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Jatim untuk terus membangun dan memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan baik dari pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota.
Capaian tersebut menurut Khofifah juga sejalan dengan upaya Pemprov Jatim untuk terus mengurangi disparitas antara desa dan kota, terutama masalah kemiskinan.
Sebagaimana diketahui, kemiskinan perdesaan hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibanding perkotaan. Pada September 2018 disparitas kemiskinan desa – kota mencapai 8,24 persen, sementara pada Maret 2023 sudah menyempit menjadi 6,48 persen.
“Semoga tahun ini, disparitas kemiskinan desa dan kota di Jatim terus menyempit,” tambah Khofifah.
“Dengan capaian ini, tentu tidak akan menyurutkan upaya kita. Sebaliknya ke depan kita akan lebih giat sehingga menjadikan Jatim zero kemiskinan ekstrem,” pungkas Khofifah.(Yul)