SURABAYA, hks-news.com|
Miris, banyak BUMN dan BUMD tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah, bahkan keberadaan Badan usaha tersebut selalu merugi. Namun sedikitpun pemerintah sepertinya tidak memperdulikan, bahkan pemerintah cenderung memberikan suntikan dana agar BUMN maupun BUMD tersebut tetap berdiri.
Menanggapi fenomena tersebut, anggota DPRD provinsi Jatim Muzammil Syafi’i SH MSi tersenyum lebar. Mantan wakil Bupati Pasuruan dua periode ini mengungkapkan, bahwa kebiasaan atau mindset PNS memang menghabiskan anggaran. Sedikitpun tidak berinisiasi bagaimana memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Pada dasarnya badan usaha itu adalah profit oriented, memperoleh keuntungan dari usaha-usaha yang dilakukan setiap badan usaha, baik itu swasta maupun Negeri. Cuma ada beberapa hal yang memang ada unsur-unsur pemenuhan kewajiban dari pemerintah, contoh PDAM. PDAM ini kan kebutuhan-kebutuhan mutlak masyarakat terkait dengan air. Nah ini memang harus juga dipertimbangkan persoalan sosialnya,” ujarnya.
Anggota komisi A DPRD provinsi Jatim ini menegaskan bahwa keberadaan PDAM memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi sebagai kebutuhan pokok masyarakat.
“Pemenuhan kebutuhan pokok dari masyarakat ini juga harus dipertimbangkan, sehingga di situ memang seharusnya mendapatkan keuntungan tapi bagaimana pendistribusian air pada masyarakat ini bisa berjalan dengan baik, termasuk diantaranya untuk memberikan subsidi kepada masyarakat miskin,” terang penasehat fraksi NasDem tersebut.
Muzammil menyebutkan rata-rata subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada kepada masyarakat, cenderung produk-produk yang menjadi kebutuhan mutlak masyarakat, karena itu pemerintah tidak menargetkan adanya keuntungan.
Tetapi perusahaan milik pemerintah seperti BUMN maupun BUMD, harus juga memikirkan keuntungan dengan memberikan kontribusi agar bisa meningkatkan PAD.
“PAD juga sangat penting dan dibutuhkan pemerintah untuk menstabilkan kondisi keuangan dan kebutuhan anggaran yang nantinya juga dipergunakan untuk masyarakat,” sambung Muzammil.
Muzammil mengakui, sayangnya mindset PNS memiliki kecenderungan untuk menghabiskan anggaran. Karena penilaian kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terletak pada pengajuan anggaran.
“Jika anggaran yang diberikan pemerintah sesuai pengajuan belanja operasional tersebut ternyata tidak habis, maka OPD tersebut dinilai tidak bisa bekerja secara maksimal. Itulah yang menyebabkan PNS tidak terlalu memikirkan untuk memberikan kontribusi keuangan kepada pemerintah,” lanjutnya.
Muzammil menuturkan, Pemkot Surabaya memiliki penilaian tersendiri terkait BUMD yang dimilikinya.
“KBS (Kebun Bintang Surabaya), PDAM dan beberapa BUMD yang lain ternyata dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. KBS dan PDAM bahkan mampu memberikan kontribusi PAD yang cukup besar. Seharusnya management ini yang bisa diadopsi oleh pemerintah provinsi Jatim, supaya BUMD nya tidak merugi terus menerus, bahkan pemprov Jatim harus selalu memberikan subsidi sekian puluh miliar agar BUMD tersebut tetap berdiri,” tandasnya.
Muzammil menegaskan, seperti yang dilaporkan oleh beberapa fraksi, bahwa BUMD yang merugi, dan tidak mampu memberikan kontribusi terhadap PAD, seharusnya ditutup, atau dimerger dengan BUMD yang lain.
“Sehingga pemprov Jatim bisa mengalokasikan anggaran tersebut untuk kebutuhan yang lain yang lebih urgen, seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan desa, agar anggaran yang dihasilkan dari pajak yang dibayar oleh masyarakat ini lebih memiliki manfaat untuk masyarakat,” pungkasnya.(Yul)